POLEMIK PIDANA MATI

Standar

Dalam kitab undang undang hukum pidana {KUHP} Indonesia di buku 1 pasal 10 menyebutkan jenis- jenis pidana yang berlaku di Indonesia, di pasal itu pidana mati termasuk kedalam pidana pokok dan itu berarti pidana mati sah dilakukan di Indonesia. Namun dalam perkembangan dewasa ini pidana mati sudah menjadi polemik bagi masyarakat bahkan dikalangan ahli hokum sendiri.

Terdapat dua kubu yang muncul dalam penerapan pidana mati di Indonesia. Yang pertama adalah kubu yang kontra diterapkannya pidana mati dalam hukum di Indonesia, dengan berbagai alasan yang kebanyakan dikaitkan dengan pelanggaran hak asasi manusia (HAM) yaitu hak untuk hidup. Dengan dasar UUD 1945 pasal 28A yang menyatakan “setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya” dan perjanjian-perjanjian luar negeri, seperti International Covenant on Civil and Political Right (ICCPR) yang mengatur hak untuk hidup (right to life), yang menyatakan dalam pasal 6 ayat1 “setiap manusia berhak atas hak untuk hidup dan mendapat hak perlindungan hukum dan tiada yang dapat mencabut hak itu”.

Kubu yang kedua yang pro terhadap pidana mati adalah hukum positif di Indonesia sendiri. Masih banyak peraturan perundang-undangan di Indonesia yang masih menerapkan pidana mati di dalam ketentuan-ketentuannya. Hal ini di pertegas dengan pernyataan dalam penjelasan pasal 9 (1) UU No. 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang pada intinya membatasi hak untuk hidup dalam dua hal, yaitu tindakan aborsi demi kepentingan hidup ibunya dan berdasarkan putusan pengadilan dalam kasus pidana mati.

Kedua kubu tersebut bertolak belakang sehingga menyebabkan probematika dan mengakibatkan dampak negatif terhadap penerapan hingga pelaksanaan eksekusi pidana mati di Indonesia. Tampaknya mustahil jika kita menentang pidana mati sementara peraturan perundang-undangan kita termasuk yang lahir pada era reformasi masih mencantumkan ancaman pidana tersebut.

Memang pelik jika kita disuruh memilih antara yg pro dan yg kontra. untuk yg pro, lebih kepada urusan pembalasan yg setimpal. nyawa dibalas dengan nyawa. untuk yg kontra mengatasnamakan kemanusiaan, dan toleransi. untuk yg kontra dibentuk satu badan internasional bernama amnesti internasional yg mengusahakan pengampunan kepada para terpidana mati diseluruh dunia. saya lebih kepada pro yang bersyarat. maksudnya, saya setuju adanya hukuman mati untuk mendukung penegakan hukum dan menimbulkan efek jera, namun dengan beberapa persyaratan. 1) hukuman mati harus dilakukan dengan cara yang dapat meringankan penderitaan terdakwa dan manusiawi, tidak menimbulkan kesengsaraan. di Indonesia hukuman mati dilakukan dengan cara tembak yg saya pikir tepat asal langsung mematikan organ vital. 2) hukuman mati baru boleh dilaksanakan jika semua upaya hukum penyidikan, dan pembuktian secara berkala hingga PK dan grasi dilakukan terdakwa. 3) sebaiknya hukuman mati dilakukan setelah terpidana menjalani hukuman penjara > 20 tahun agar suatu saat kasusnya dapat dibuka kembali dan dapat meringankan terpidana.

One response »

  1. persyaratan hukuman mati yg anda buat no 3
    saya tdk setuju dgn demikian karena terdakwa itu tdk di ringan demikian kalau menrut saya hukuman mati itu dilakukan dgn sudah kelewatan tingkah terdakwa yang memakan korban yang tidak bersalah samapi mati
    seperti teroris dan koruptor
    koruptor itu membunuh masyarakyat dengan cara tidak langsung demi kepentingan dirinya sendiri
    apakah itu cuma dimasukkan kepenjara………???? tentu tdk
    menurut q itu harus di hukum mati seperti contoh di negara cina kan disana sudah berkurang koruptor koruptor
    padahal di indonesia cuma di penjara itupun ada dipenjara dengan perlengkapan perlengkapan yang sangat lengkap apakah ini adil? padahal seperti simencuri ayam dia cuma mencuri ayam dia dipenjara bisa mencapai 1 sampai 2 tahun padahal si koruptor tersebut cuma dipenjara cuma sekitar 1 tahun itu karena apa? satu jawaban karena sikoruptor tersebut mamapu mebeli hukum tersebut padahal sipencuri ayam tersebut tdk mampu membayar denda yg didendakan dari hukum tersebut jadi sanksinya makin ditambah.saya semester 1 mohon maaf kalau ada kata2 yang salah terimakasih.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s