Semangat Perbaikan menuju Peradilan Restoratif

Standar

Kejahatan merupakan bagian tak terpisahkan dari kehidupan manusia di dunia. Segala aktifitas manusia baik ekonomi, sosial dan politik, dapat menjadi bagian dari kejahatan. Sehingga keberadaan kejahatan tidak perlu disesali, tapi harus selalu dicari upaya bagaimana menanganinya. Berusaha menekan kualitas dan kuantitasnya serendah mungkin, maksimal sesuai dengan situasi dan kondisi yang ada.

Selama ini yang berkembang sebagai upaya untuk menanggulangi kejahatan, yang dikenal dengan politik kriminal (criminal policy) menurut G Peter Hoinagels adalah :

  1. Penerapan hukum pidana (criminal law aplication)
  2. Pencegahan tanpa pidana (prevention without punishment)
  3. Mempengaruhi pandangan masyarakat mengenai kejahatan dan pemidanaan lewat media masa (influencing views of society on crime and punishment/mass media).

Sedangkan menurut Prof. Barda Nawawi Arief penanggulangan kejahatan secara garis besar dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu upaya penal (hukum Pidana) dan non penal (di luar hukum Pidana). Upaya penanggulangan kejahatan dengan penal lebih menitik beratkan pada pemberantasan (represive) dan upaya penanggulangan kejahatan dengan non penal lebih menitik beratkan pada pencegahan dan penangkalan (preventive). Penanggulangan kejahatan melalui hukum Pidana, merupakan kegiatan yang didahului dengan penentuan tindak pidana (kriminalisasi)

Dari kedua pendapat tersebut tidak jauh berbeda pada intinya yaitu terdapat alternatif lain selain penerapan hukum pidana atau upaya penal dalam menyelesaikan perkara pidana. Tidak harus kaku tapi tidak juga menghilangkan sifat keadilan dan kemanfaatannya bagi pihak- pihak yang terkait. Pada hakekatnya tujuan hukum adalah untuk mensejahterakan masyarakat dan dibuktikan secara praktek dengan teori peradilan yang meliputi asas sederhana, cepat, dan biaya ringan tapi asas sederhana, cepat, dan biaya ringan tersebut dalam dunia peradilan masih sangat rumit untuk diterapkan dan sangat jauh yang diharapkan oleh masyarakat pencari keadilan. Selalu saja ada celah hitam yang membuatnya fleksibel, bisa dibengkokan dari tujuan awal serta oknum- oknum yang memanfaatkannya untuk kepentingan pribadi atau golongan yang jauh dari asas keadilan dalam tujuan hukum itu sendiri.

Permasalahan yang selama ini terjadi dalam proses peradilan kita adalah penumpukan berkas perkara di pengadilan, proses penyelesaian yang terlalu lama dan membuang banyak biaya. Sebenarnya itu memang permasalahan klasik yang sudah sejak dulu menghinggapi peradilan pidana Indonesia, tapi sampai sekarang alternatif penyelesaiannya hanya sebagai wacana saja tanpa ada realisasi dalam bentuk kebijakan atau minimal payung hukum untuk mengamankan pun tidak ada. Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang diambil terhitung sejak tahun 1918 yang pada masa penjajahan belanda bernama Wetboek Van Strafrecht Voor Nederlansch Indie (W.V.S) dan pada tahun 1946 diadopsi oleh kita sudah tidak layak lagi untuk digunakan karena dari masa ke masa hukum pidana selalu berkembang mengikuti tindak pidana yang diaturnya.

Masih berhubungan dengan pendapat ahli dan permasalahan diatas, opini dan wacana yang berkembang saat ini dalam dunia peradilan pidana di Indonesia untuk tercapainya harapan hukum Pidana yang mampu berfungsi melindungi kepentingan negara, korban dan pelaku tindak pidana adalah adanya peradilan restoratif yang merupakan penggabungan upaya penal dan non penal yang melahirkan suatu penyelesaian perkara melalui kerjasama yang mencakup semua pemangku kepentingan dengan hasil win-win solution atau bisa dikatakan tidak ada yang kalah karena tidak ada yang dirugikan dari hasil tersebut. Sebelum masuk lebih jauh tentang peradilan restoratif itu sendiri, perlu kita pahami dulu arti harfiah tentang restoratif itu sendiri. Restorasi pada kamus Kata-kata Serapan Asing dalam Bahasa Indonesia karya J.S. Badudu. Adalah pemugaran, perbaikan bagi sesuatu yang sudah rusak atau sudah tua. Jadi bisa dikatakan peradilan restoratif adalah proses penyelesaian perkara yang menekankan perbaikan kerugian yang disebabkan oleh pelaku tindak pidana.

Peradilan restortif sudah sejak lama diperdengungkan ditingkat internasional bahkan sudah masuk dalam agenda pembahasan di forum-forum internasional, yaitu dalam :

  1. Kongres PBB ke-9/1995
  2. Kongres PBB ke-10/2000 dan
  3. Konferensi Internasional Pembaharuan Hukum Pidana (International Penal Reform Conference) tahun 1999;

Pertemuan internasional itu mendorong munculnya tiga dokumen internasional yang berkaitan dengan masalah peradilan restoratif dan mediasi dalam perkara pidana, yaitu :

  1. The Recommendation of the Council of Europe 1999 No. R (99) 19 tentang “Mediation in Penal Matters”;
  2. The EU Framework Decision 2001 tentang the Standing of Victims in Criminal Proceedings; (EU 2001/220/JBZ) dan
  3. The UN Principles 2002 (Resolusi Ecosoc 2002/12 ) tentang “Basic Principles on the Use of Restorative Justice Programmes in Criminal Matters

Indonesia, sebagai bagian dari negara-negara didunia sudah saatnya melakukan pemugaran hukum pidana ke arah yang lebih maju dengan mengadopsi peradilan restoratif dari perkembangan hukum pidana ditingkatan internasional dan mencontoh beberapa negara yang sudah menerapkan peradilan restoratif. Indonesia sudah sepantasnya mempertimbangkan keberadaan peradilan restoratif dalam hukum Pidana mendatang (ius constituendum). Dengan demikian diharapkan Hukum Pidana Indonesia nantinya akan dapat bermanfaat dan mampu mencapai tujuan sebagaimana dikehendaki.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s