PENEGAKAN HUKUM DALAM PERADILAN PIDANA GUNA PENANGGULANGAN KEJAHATAN

Standar

Seperti dikatakan Muladi sebelumnya dalam Romli (2010,6-7) bahwa Sistem peradilan pidana merupakan suatu jaringan (network) peradilan yang menggunakan hukum pidana sebagai sarana utamanya, baik hukum pidana materil, hukum pidana formil maupun hukum pelaksanaan pidana. Kelembagaan substansial ini harus dilihat dalam kerangka atau konteks sosial. Sifatnya yang terlalu formal apabila dilandasi hanya untuk kepentingan kepastian hukum saja akan membawa bencana berupa ketidakadilan. Dengan demikian demi ketepatan tujuan hukum itu sendiri, maka ukuran-ukuran yang bersifat materiil, yang nyata-nyata dilandasi oleh asas-asas keadilan yang bermanfaat bagi masyarakat benar-benar harus diperhatikan dalam penegakan hukum.
Peradilan pidana merupakan sebuah sistem yang terdiri dari lembaga-lembaga peradilan yang mempunyai peranan penegakan hukum pidana. Lembaga-lembaga peradilan tersebut terdiri dari kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan lembaga pemasyarakatan, empat komponen tersebut merupakan subsistem-subsistem yang tak terpisahkan dalam sistem peradilan pidana. Dalam kerangka kerja sistematik ini, tindakan lembaga yang satu akan berpengaruh pada lembaga yang lainnya. Kerjasama antar lembaga diperlukan guna mewujudkan penanggulangan kejahatan dan keadilan yang dicita-citakan.
Secara singkat Malcolm Davies, Hazel and Tyrer dalam Sunaryo (2005:257) mengatakan bahwa penyelenggaraan peradilan pidana yang sistematis dan terpadu mempunyai fungsi yang harus dijalankan yaitu: melindungi masyarakat melalui upaya penanganan, pencegahan kejahatan, dan merehabilitasi pelaku kejahatan; menegakkan dan memajukan the rule of law dan penghormatan pada hukum dengan menjamin adanya due procces law; menjaga hukum dan ketertiban; menghukum pelaku kejahatan sesuai dengan falsafah pemidanaan yang dianut; membantu dan memberi nasehat kepada korban kejahatan.
Namun dalam perkembangannya beberapa ahli berpendapat kontra terhadap sistem peradilan pidana dan menginginkan sistem peradilan pidana dihapuskan karena secara logika sistem ini tidak akan dapat sarana yang manusiawi dan peka dalam menghadapi kejahatan (Hulsman dalam Romli,2010:108), paham ini dikenal sebagai abolisionisme, menurut Hulsman sebagaimana dikutip oleh Romli (2010:109-110) sistem peradilan pidana dipandang sebagai masalah sosial dengan beberapa pertimbangan, yang pertama bahwa sistem peradilan pidana memberikan penderitaan yang berarti terjadi pembatasan kemerdekaan terhadap pelaku dan diasingkan dari masyarakat, yang menyebabkan pelaku dan keluarganya dikenai stigma negatif, serta direndahkan martabatnya sehingga kedudukan mereka menjadi marjinal dalam masyarakat. Pertimbangan yang kedua adalah sistem peradilan pidana tidak dapat bekerja sesuai dengan tujuan yang dicita-citakan, yang dimaksud disini adalah semua tujuan sistem peradilan pidana tidak pernah dapat dicapai secara optimal karena masing-masing tujuan memiliki kelemahan yang ternyata lebih menonjol dan selalu mendapat kritik tajam dibandingkan hasil yang telah dicapai.
Alasan ketiga adalah sistem peradilan pidana tidak terkendalikan yang berarti bahwa setiap mengahadapi kebijakan sistem ini sering rentan dan berubah-ubah, apalagi setiap lembaga penegak hukum memiliki kewenangan untuk mengeluarkan kebijakan masing-masing yang terkadang berbeda satu sama lain dalam menangani mekanisme kerja sistem peradilan pidana yang sering merugikan hak asasi pelaku kejahatan. Alasan keempat dalam pendapat Hulsman ini adalah pendekatan yang digunakan sistem peradilan pidana memiliki cacat mendasar, yang dimaksud cacat mendasar disini adalah dalam sistem peradilan pidana kita selalu berpatok dan berpresepsi bahwa jika ada kejahatan maka harus ada pidana, ada yang salah dan benar, serta ada yang menang dan yang kalah. Dari persepsi itulah sistem peradilan pidana mempunyai cacat mendasar yang menjadikannya tidak luwes dan tidak kreatif dalam menemukan bentuk lain dari pengendalian sosial (social control)
Berbagai pendapat yang mendukung dan mengkritisi konsep sistem peradilan pidana tersebut sesungguhnya mempunyai muara yang sama yaitu penegakan hukum guna menanggulangi kejahatan dengan tetap menjamin ketertiban kehidupan masyarakat.

Pustaka
Atmasasmita, Romli. 2010: Sistem Peradilan Pidana Kontemporer; Kencana Prenada Media Group, Jakarta
Sunaryo, Sidik. 2005: Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana; UMM Press, Malang

One response »

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s